SPT PPh 21/26 Format Baru tahun 2014

   Sejak diterbitkanya PER-32/PJ/2009 belum pernah ada update baru lagi sehubungan dengan SPT penggunaan SPT PPh Pasal 21. Pada tahun 2013 di terbikananya peraturan yang bekaitan dengan update terbaru atas SPT PPh Pasal 21/26 yang akan berlaku efektif pada 1 Januari 2014. Hal ini disebutkan dalam PER-14/PJ/2013 tanggal 18 April 2013 tentang Bentuk, Isi, Tatacara pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pasal 26 serta bentuk bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau pasal 26.

   Dalam peraturan ini terdapat 2 (dua) cara dalam melaporkan SPT PPh Pasal 21, yaitu  dengan formulir kertas (hardcopy) atau e-SPTpasal 3. Seperti halnya dalam SPT PPN dimana dipisahakan antara PKP yang wajib menggunakan e-SPT dan yang tidak wajib menggunakan e-SPT, SPT PPh 21 yang baru ini juga akan menerapkan hal yang sama. Hal ini diatur dalam Pasal 3 Per-14/PJ/2013 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

1	SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat berbentuk: formulir kertas (hard copy); atau e-SPT.
2	SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 baik dalam bentuk formulir kertas (hard copy) maupun e-SPT dapat digunakan oleh Pemotong yang: melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala dan/atau terhadap pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya tidak lebih dari 20 (dua puluh) orang dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 selain pemotongan PPh sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bukti pemotongan yang jumlahnya tidak lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Final) dengan bukti pemotongan yang jumlahnya tidak lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau melakukan penyetoran pajak dengan SSP dan/atau bukti Pbk yang jumlahnya tidak lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak.
3	SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk e-SPT wajib digunakan oleh Pemotong yang: melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau tunjangan hari tua/jaminan hari tua berkala dan/atau terhadap pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) orang dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak Final) dan/atau Pasal 26 selain pemotongan PPh sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau melakukan pemotongan PPh Pasal 21(Final) dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak; dan/atau melakukan penyetoran pajak dengan SSP dan/atau bukti Pbk yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) masa pajak.
4	Dalam hal SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hard copy), bentuk, isi, dan ukuran SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini tidak boleh diubah.
5	Dalam hal SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 disampaikan dalam bentuk e-SPT, Pemotong harus menggunakan aplikasi e-SPT yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Dari pasal 3 tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila terdapat pemotongan PPh Pasal 21 lebih dari 20 (dua puluh) bukti potong dalam satu masa maka WP wajib menggunakan e-SPT PPh Pasal 21 dalam melaporkan SPT PPh Pasal 21 nya.

Point yang harus kita bawahi, Apabila WP telah menggunakan e-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPh 21 maka sejak masa tersebut dan seterusnya diwajibkan melaporkan SPT Masa PPh 21 dengan menggunakan e-SPT. hal ini dijelaskan dalam Pasal 4 Peraturan tersebut.

"Pemotong yang telah menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk e-SPT tidak diperbolehkan lagi menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam bentuk formulir kertas (hard copy) untuk masa-masa pajak berikutnya."

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam Pasal 5 Peraturan tesebut ditekankan kembali bahwa jika telah menggunakan e-SPT PPh Pasal 21 wajib menggunakan e-SPT PPh Pasal 21dalam melaporkan SPT Masa 21 berikutnya. Apabila tidak melaporkan dengan e-SPT maka dianggap tidak melaporkan SPT. berikut bunyi Pasal 5 tesebut:

1. Pemotong dianggap tidak menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 3 tidak disampaikan dalam bentu e-SPT.
2. Pemotong dianggap tidak menyampaikan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 dalam hal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
3. Pemotong sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014

Semoga tulisan ini bermanfaat, untuk peraturan selengkapnya dapat dibaca disini